Kemana Arah 17+8 Tuntutan Rakyat?

Sebuah PERSPEKTIF kolaborasi organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar.

Kekecewaan publik terhadap jalannya demokrasi Indonesia semakin menumpuk. DPR yang seharusnya menjadi alat rakyat justru kerap abai terhadap kepentingan publik, sementara tunjangan dan fasilitas mereka terus membengkak. Di sisi lain, pejabat publik sering melontarkan pernyataan yang arogan, seolah kekuasaan memberi hak untuk berbicara tanpa etika.

Keadaan ini semakin diperburuk oleh tindakan kekerasan aparat yang membayangi ruang demokrasi. Unjuk rasa yang seharusnya berfungsi sebagai saluran untuk mengekspresikan aspirasi malah seringkali berakhir dengan tindakan represif. Tragedi hilangnya 10 jiwa merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan, kejadian ini menunjukkan bahwa harga demokrasi kita masih sangat tinggi, bahkan sampai mengorbankan nyawa manusia.

Dalam situasi seperti inilah, muncul 17+8 tuntutan rakyat yang menandai puncak akumulasi kritik dan kekecewaan. Tuntutan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari kesadaran kolektif bahwa demokrasi Indonesia menghadapi krisis legitimasi serius. Pertanyaannya: ke mana arah tuntutan ini dan apakah negara siap menjawabnya dengan perubahan nyata atau sekadar retorika?

Dalam diskusi yang dilakukan mengenai tuntutan 17+8 memunculkan beberapa catatan penting yang menimbulkan keresahan publik. Terdapat empat gagasan penting yaitu polri yang humanis, negara yang betul betul hadir, perlunya revolusi yang tepat, dan pendidikan etika bagi pejabat.

Polri yang humanis menjadi sorotan pada kali ini. Kekerasan dalam penanganan massa menunjukkan pendekatan represif yang masih dominan. Yang mana polisi seharusnya melindungi, bukan menakuti atau menindasi.

Kehadiran negara bukan sekedar dalam bentuk simbol kekuasaan melainkan hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Perlu diingat, rakyat telah membayar pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Karena itu, wajar bila rakyat menuntut haknya untuk menikmati manfaat dari pajak yang mereka setorkan. Negara dapat dikatakan hadir apabila pajak itu benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.

Revolusi yang benar bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan transformasi struktural yang demokratis dan inklusif. Perubahan yang mendasar dibutuhkan untuk menyusun ulang kebijakan yang menyimpang, memberantas korupsi hingga memperluas partisipasi masyarakat. Revolusi yang benar adalah reformasi yang berorientasi dengan keadilan sosial.

Etika pejabat pun menjadi pondasi yang terakhir. Sikap arogansi dan tutur kata tidak mencerminkan sebagai pejabat negara. Karena itu, pendidikan etika publik dan sanksi tegas atas pelanggaran kode etik harus diterapkan.

Arah 17+8 tuntutan rakyat sejatinya adalah panggilan moral untuk mengembalikan demokrasi yang pada dasarnya yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tuntutan ini adalah refleksi keresahan yang hadir dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, serta arogansi kekuasaan. 

Sekarang, bola ada ditangan negara. Apakah memilih menutup mata dan membiarkan krisis legitimasi semakin dalam atau menjawab tuntutan ini dengan keberanian politik, reformasi kebijakan dan komitmen etika. Jika dijawab dengan sungguh-sungguh 17+8 tuntutan rakyat ini bisa menjadi kebangkitan demokrasi Indonesia.